Tidak selalu sarjana hukum bisa menegakkan hukum

Birokrasi Indonesia bobrok, Mahfud takut jadi Presiden

Editor: Ari Purwanto | Selasa, 02 April 2013 21:06 WIB, 19 hari yang lalu

 2Google +0 0 79

Mahfud MD(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak selalu sarjana hukum bisa menegakkan hukum. Karena terpenting, adalah bagaimana cara membangun negara, bukan apakah dia sarjana hukum atau tidak.
“Tidak harus sarjana hukum menegakkan hukum. masalah bisa diselesaikan jika hukum ditegakkan,” ujar Mahfud di rumah dinas Jalan Widya Chandra yang sebentar lagi ditinggalkannya, Selasa (2/4/2013).

Baca juga: Konvensi jaring capres Demokrat hanya pencitraan, Bro! dan Dipersiapkan Capres, Anis Matta tidak masuk Caleg PKS

Mahfud miris, karena selama ini penegakan hukum diabaikan. Baginya ini terlihat dari kerusakan hutan, perikanan, menurutnya inilah tugas dari Presiden ke depan.
“Buat apa berlomba menjadi Presiden, bebannya ada di depan mata, harusnya dikerjakan minimal 50 persen masalah internal,” tandasnya.
Menurut pria yang pernah menjabat 3 institusi trias politika ini mengungkap ketakutannya jika menjadi presiden. Baginya persoalan birokrasi sulit diperbaiki.
“Takut juga jadi presiden, permasalahan birokrasi yang begitu rusak, sehingga sulit diperbaiki,” tuturnya.