LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - Acara sentilan sentilun di salah satu stasiun televisi swasta pada malam ini benar-benar memberikan masukan buat para penegak hukum di negeri ini. Masihkah ada harapan optimisme terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat? Tiindakan main hakim oleh segolongan masyarakat yang nekat sering terjadi terhadap para pelanggar hukum yang notabene hanya sebagai pelaku kelas teri. Namun bagi para koruptor, hukum bisa dibayar. Benarkah demikian?

Faktanya secara substansial Indonesia telah memiliki undang-undang yang tergolong lengkap. Namun penegakan hukum masih lemah. Penegakan Hukum di Indonesia lemah dan lunglai tak lain penyebabnya karena penegak hukum itu sendiri. Memburuknya kondisi penegakan hukum di Indonesia menimbulkan pesimisme di masyarakat

Pengertian penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Mahfud MD, masih ada harapan jika masih mau menegakkan hukum menjadi lebih maju jika penegak hukum memiliki hati nurani dan berkomitmen untuk bertindak secara adil. Namun apa yang terjadi di dunia nyata, para hakim yang pakar terhadap pasal-pasal KUHP ataupun KUHAP hafal benar pasal mana yang siap digunakan untuk memenangkan pihak yang menyuapnya. Tinggal pilih mau menangkan pihak yang mana antara pihak-pihak yang bertikai.

Kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini menghadapi pesimisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini semakin mendorong sikap apatis terhadap penegakan hukum. Kalau sudah begitu para pelaku hukum semakin senang dan bahagia. Lihat saja para pengacara-pengacara ternama di Indonesia hidup bergelimang harta.

Menurut Sentilan Sentilun, penegakan hukum hanya mimpi disiang bolong jika kemauan untuk mentaati perintah hukum tidak ada di hati para penegak hukum. Misalnya selama politisi lebih taat terhadap perintah partai, pengacara lebih taat terhadap perintah klien yang membayarnya, jaksa, hakim lebih tunduk pada perintah para penyuap daripada perintah hukum. Contoh penegakan hukum dalam kasus hukum pajak Gayus, dimana Gayus yang sedianya harus dijaga ketat di penjara tapi nyatanya bisa tamasya nonton pertandingan tenis di Bali.

'Permainan' dalam kasus Gayus, dimana aslinya, Gayus terlibat dalam kasus pencucian uang namun nyatanya justru diperkarakan oleh hakim hanya kasus pemalsuan dokumen. Hal ini apalagi kalau bukan 'permainan' oleh para Hakim dan penegak hukum yang tak berhati nurani. Harta yang disita negara terkadang hanya sebagian kecil dari sejumlah harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

Penegakan hukum di Indonesia yang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat dilihat dan dirasakan faktanya. Contoh pencuri ayam, sandal terkadang harus lebam dihakimi massa. Namun seorang koruptor hanya dicekal tidak boleh keluar negeri.

KEBUTUHAN POKOK MELAMBUNG, INI PENYEBABNYA

KEBUTUHAN POKOK MELAMBUNG - Ini sudah menjadi berita usang dan kejadian rutin setiap ada berita-berita mencuat yang bisa dikaitkan dan bisa merasionalisasi kenaikan harga kebutuhan pokok, maka para pedagang langsung serta merta menaikkan harga bahan pokok. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa penyebab melambungnya kebutuhan pokok tersebut? Bagaimana mengatasinya? Dimana peluang elit politik dalam mengatasi masalah ini?

Tulisan berikut akan coba membahas hal-hal seputar kebutuhan pokok yang semakin melambung tersebut. Silakan memberikan komentar anda. Kondisi seperti ini tentu memperkeruh atmosfer tahun politik sekarang ini yang berdampak langsung terhadap kondisi politik Indonesia saat ini.

BEBERAPA PENYEBAB MELAMBUNGNYA KEBUTUHAN POKOK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam komposisi biaya barang kebutuhan pokok. Perubahan biaya transportasi dapat menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun seberapa besar kenaikan biaya transportasi tersebut? Hal ini perlu pengaturan. Apa yang terjadi di pasar Indonesia, hal tersebut tidak sepenuhnya terkontrol dimana sistem yang ada menganut mekanisme pasar bebas. Sehingga kenaikan kebutuhan pokok dapat terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah. Saat Inspeksi Mendadak alias sidak dilakukan oleh instansi terkait, para pedagang dengan wajah memelas memberikan harga yang murah meriah, namun pada kenyataannya dilain waktu berbeda menghadapi pembeli.

Berikut ini beberapa faktor yang dapa menyebabkan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok nasional.

1. Inflasi

Merosotnya nilai mata uang terhadap mata uang asing menyebabkan harga import barang relatif lebih mahal dari biasanya. Hal ini dapat terjadi pada periode tertentu dimana perilaku konsumtif masyarakat mendorong untuk belanja lebih banyak dari biasanya. Contoh : pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

2. Banyaknya Uang Beredar

Pada saat kenaikan gaji PNS diumumkan atau gajii ke-13, maka pedagang menganggap banyak uang beredar di masyarakat sehingga pedagang mengambil kesempatan itu untuk menaikkan harga barang dan jasa.

3. Meningkatnya permintaan pada suatu jenis barang kebutuhan pokok

Biasanya hal ini terjadi pada saat menjelang hari libur keagamaan seperti menjelang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha (untuk hewan kurban). Kenaikan permintaan pada momen seperti ini sebetulnya hanya kamuflase saja. Sebab pada dasarnya kebutuhan makan manusia tidak berubah sepanjang waktu, sama saja antara sebelum puasa ramadan baik selama puasa ramadan. Hanya saja kekuatiran masyarakat akan kenaikan harga barang dapat menimbulkan persepsi kekurangna stock di pasaran sehingga memborong dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.

4. Berkurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok

Hasil pertanian sering mengalami pasang surut dalam jumlahpasokan, terutama yang masih sangat bergantung dengan musim / alam. Oleh karena itu stabilitas harga menjadi lebih sulit terkontrol. Hal ini memerlukan suplai alternatif untuk menekan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok.

5. Ekonomi biaya tinggi akibar birokrasi berbelit dan ketidakefisienan sistem suplai

Untuk sampainya barang kebutuhan pokok dari sentra produksi ke konsumen melewati arus logistik yang tidak pendek. Arus distribusi logistik ini menelan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ditambah adanya birokrasi tertentu seperti pengenaan cukai dan pajak untuk jenis barang tertentu. Pengenan cukai dan pajak biasanya mempertimbangkan jenis barang dan jasa tertentu sehingga lebih berpihak pada produksi dalam negeri.

Ketidakefisienan produksi dapat menyebabkan naiknya harga kebuhan pokok. Misalnya tidak efisiennya para nelayan untuk menghasilkan tangkapan ikan sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit akan berbeda halnya dengan kapal-kapal besar dengan hasil tangkapan yang jauh lebih banyak, nilainya pasti berbeda.

Baru-baru ini terjadi kenaikan bawang putih dan bawang merah di dalam negeri dimana terdapat 45 kontainer pengangkut bawang merah dan bawang putih di pelabuhan Tanjung Perak tertahan tidak bisa bongkar. Kenaikan bawang putih yang terjadi akibat hal ini disebabkan importir yang tidak profesional dan tata niaga bawang putih yang buruk dari Pemerintah. Seharusnya proses tata niaga memperhatikan produksi dalam negeri dan insentif bagi petani lokal.

6. Pungli pada arus logistik barang

Dalam distribusi arus barang logistik tak jarang dijumpai adanya pihak-pihak dan oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan pungutan-pungutan liar yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu melanggar peraturan dan bisa ditindak secara hukum.

7. Penimbunan satu jenis barang oleh spekulan

Spekulan sering melakukan penimbunan barang tertentu dengan maksud untuk mengontrol harga di pasar. Hal ini harus dibasmi oleh Pemerintah sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain. 
Barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako, bensin, gas LPG dapat dengan mudah di'mainkan' di pasaran sebab barang ini termasuk barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu jika kontrol pemerintah lemah dalam hal ini, maka dapat menyebabkan beban yang besar di masyarakat. Masyarakat di daerah tertentu seperti di Sulawesi, Papua sudah tidak asing lagi membeli bbm dengan harga Rp. 10 ribu per liter dan bahkan barang lenyap dari pasaran.

Demikian beberapa penyebab melambungnya bahan kebutuhan pokok di Indonesia. Oleh karena itu para elit pejabat yang berkuasa dan elit politik harus bisa mengawasi jalannya perekonomian nasional hingga ke masyarakat paling bawah sehingga memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

MASALAH - MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

MASALAH-MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI. Kondisi politik di Indonesia saat ini sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh penurunan politik Indonesia tidak sehat. Banyak politisi di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya, apa yang dibutuhkan bukanlah popularitas tetapi kinerja yang optimal yang dapat membangun Indonesia yang sangat baik politik.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain, membentuk proses pengambilan keputusan, terutama di negara bagian. Kebanyakan orang tahu Indonesia politik Indonesia yang kotor karena ada banyak hal yang membuat politik kotor. Hal ini membuat negara kita semakin terpuruk.

MENGURAI  MASALAH-MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

Dengan kekuasaan negara di tengah-tengah dari seluruh rakyat Indonesia yang multi-budaya, otoritas politik harus tidak hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon seperti: bentuk integrasi, keragaman dan hegemonik kekuasaan feodal.

Bahkan, seperti itu atau tidak, tuntutan perubahan bangsa yang beragam di Indonesia, akan terus menjadi kebutuhan politik yang sulit bagi kita untuk mengandung. Dalam perspektif seperti itu, adalah tepat, kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman potensial.

Masalahnya adalah, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, menjadi semangat berbasis egalitarianisme-isi prasyarat dan sangat kompleks. Dengan kata lain, jika kita akan mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara-pluralisti seperti yang kita merenungkan feredartif bentuk negara.

Pada tingkat tersebut yang, di masa depan ketika kita benar-benar memasuki perubahan bahwa "kita tidak mengenal". Dalam konteks ini, klaim bahwa Indonesia adalah budaya kekerasan (budaya kekerasan) adalah klaim politik yang dapat digunakan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya. Apalagi jika kita melihat keragaman budaya, sebagai modal sosial, maka kita melihat bahwa hetrogenitas ia menawarkan jalur baru hari yang akan datang akan memberikan alternatif cara reformasi politik di Indonesia. Meski begitu, di bawah bias interpretasi penuh semangat yang demokratis dan pluralistik pembaharuan adalah pilihan yang sangat sulit untuk hidup di negara ini.

Langkah-langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi adalah jalan curam untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat menafsirkan kembali peristiwa perubahan semua sebagai bagian integral untuk terus melakukan yang buruk untuk membangun kembali, catatan panjang kegagalan bangsa ini mencari bentuk yang paling ideal. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah, sopan, halus dan lembut mungkin akan hanya menjadi kenangan masa lalu. Indonesia kenangan perdamaian, akan menjadi bagian integral lanjutan dari harapan mayoritas bangsa kita.

DAMPAK MASALAH HUKUM TERHADAP MASALAH POLITIK DI INDONESIA

Dalam kehidupan politik saat ini terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.  

Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa. 

Masalah politik di Indonesia erat hubungannya dengan masalah-masalah penegakan supremasi hukum yang lemah karena feodalisme lembaga-lembaga hukum terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini juga dipicu oleh masalah ekonomi partai maupun kepentingan golongan.

Parpol harus seleksi super ketat bakal caleg

Pendidikan tinggi tak bikin perilaku anggota DPR baik

Ilustrasi Pemilu(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Partai politik diminta melakukan seleksi super ketat terhadap kadernya yang akan duduk sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Ini dilakukan agar muncul legislator yang kuat dan pro terhadap rakyat.
Demikian disampaikan Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK) Ronald Rofiandi dalam dikusi di Warung Daun, Cikini Jakarta, Sabtu, (13/04/2013).

Baca juga: Wakil rakyat bahas 70 RUU tahun ini, baru selesaikan enam UU, payah! dan Marzuki Alie: Saya prihatin capaian legislasi DPR

“Kalau bicara pencoblosan, itu kan memang krusial buat masyarakat. Waktu pencoblosan memang singkat, kurang lebih hanya tiga menit. Namun, dari waktu hasil 3 menit itu menentukan lima tahun kemudian. Maka dari itu rakyat harus hati-hati dalam memilih. Sebaliknya pun menyiapkan caleg yang mumpuni,” sarannya.
Bercermin dari pemilu sebelumnya, banyak orang yang ‘jadi’ anggota DPR dengan proses kilat. dan orang-orang ini di kemudian hari banyak menuai kritikan.
Salah satu yang menjadi parameter adalah tingkat pendidikan yang inggi dan usia muda yang mendukung produktifitas. Namun sayang, kelebihan-kelebihan itu tidak menjamin kinerja anggota DPR
RI bagus. Makanya, dibutuhkan parameter lain yang bisa membuat perilaku dan sikap anggota DPR menjadi baik.
“Intinya, ukan sekedar memenuhi tenggat waktu, dan memenuhi apa yang dicari untuk DCS. Harus sudah ada antisipasi terhadap para bakal caleg itu. Karena ini menentukan lima tahun ke depan,” tutup Ronal.

Tidak selalu sarjana hukum bisa menegakkan hukum

Birokrasi Indonesia bobrok, Mahfud takut jadi Presiden

Editor: Ari Purwanto | Selasa, 02 April 2013 21:06 WIB, 19 hari yang lalu

 2Google +0 0 79

Mahfud MD(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak selalu sarjana hukum bisa menegakkan hukum. Karena terpenting, adalah bagaimana cara membangun negara, bukan apakah dia sarjana hukum atau tidak.
“Tidak harus sarjana hukum menegakkan hukum. masalah bisa diselesaikan jika hukum ditegakkan,” ujar Mahfud di rumah dinas Jalan Widya Chandra yang sebentar lagi ditinggalkannya, Selasa (2/4/2013).

Baca juga: Konvensi jaring capres Demokrat hanya pencitraan, Bro! dan Dipersiapkan Capres, Anis Matta tidak masuk Caleg PKS

Mahfud miris, karena selama ini penegakan hukum diabaikan. Baginya ini terlihat dari kerusakan hutan, perikanan, menurutnya inilah tugas dari Presiden ke depan.
“Buat apa berlomba menjadi Presiden, bebannya ada di depan mata, harusnya dikerjakan minimal 50 persen masalah internal,” tandasnya.
Menurut pria yang pernah menjabat 3 institusi trias politika ini mengungkap ketakutannya jika menjadi presiden. Baginya persoalan birokrasi sulit diperbaiki.
“Takut juga jadi presiden, permasalahan birokrasi yang begitu rusak, sehingga sulit diperbaiki,” tuturnya.

Problem di Indonesia Kompleks, Apa Benar?

Chapel Hill, April 04, 2012
Seorang pembaca budiman mengomentarkan tulisan saya sebelumnya mengatakan bahwa persoalan di Indonesia adalah kompleks.
Yang membuat munculnya pertanyaan baru, Apa Benar?
Sebagai seorang pensiunan tukang becak, saya merasa tertarik sekali mengetahui apa kompleks nya.
Tentunya saya bukanlah naif dan uninformed mengenai keadaan di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan yang ini saya ingin mengemukakan pendapat pribadi saya secara sederhana saja.
Biarpun anda sekolah tinggi menjadi profesor ataupun lulusan SD, tentunya anda pasti terbawa dalam perdebatan ini, bahwa masalah di Indonesia adalah kompleks. Itu menjadi pandangan umum di Indonesia. Bahwa setiap masalah di Indonesia adalah sangat kompleks alias penuh ruwetnya.
Menurut saya, ada benar nya ada tidak nya. Dalam arti bisa iya, bisa tidak.
Untuk itu menurut pengalaman saya pribadi selama menjadi tukang becak, melihat segala masalah yang terjadi di jalanan, secara sederhana saja.
Persoalan di Indonesia, adalah dapat di lihat dari kacamata yang sederhana saja. Yaitu, perlunya kesamaan antara para pelaku di pemerintahan dan diterjemahkan kepada masyarakat secara kebersamaan.
Ibarat soal Korupsi, semua orang tahu Korupsi itu salah. Mengapa terus terjadi?
Jawaban saya adalah sederhana sekali, yaitu pihak2 yang ada secara bersama setuju untuk saling berkorupsi. Dalam arti Kong Kalikong atau istilah di jalanan nya ada 3 tokoh yang terlibat. Ini terlepas dari SARA, kelas, dan apapun.
1. Penegak Hukum/ Pemerintahan.
2. Pedagang/ pemakai jalan alias rakyat.
3. Untung.
Dalam arti
1. Penegak Hukum/ Pemerintah.
2. Pedagang itu bisa tukang becak, tukang abu, tukang microlet. Rakyat adalah pemilik jalan ini.
3. Untung ini bukan pak Untung yang ahli silat, tetapi untung adalah good deed. Secara metamorfosis adalah kesejahteraan bersama.
Jalan adalah salah satu dari kita sebagai individu manusia Indonesia yang secara kolektif menggunakannya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia bukan kambing, secara kolektif Setuju untuk menggunakan jalan sebagai sarana mencapai tujuan kita masing-masing.
Untuk itu kita juga secara kolektif, mengangkat dari antara kita notabene Manusia sebagai Penegak Hukum/ Pemerintah untuk mengatur segala sesuatunya. Terbitlah Polisi, Tukang sapu jalanan, Walikota, sampai Menteri, Presiden, dan anggota-angota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan tujuan para Manusia ini kita tunjuk untuk membantu kita dalam berinteraksi dengan manusia Indonesia lainnya.
Oleh sebab itu di sebut Pemerintah. Dan kita Rakyat. Kita rakyat tentunya juga memiliki independen nalar masing-masing. Oleh sebab itu kita membuat aturan mainnya. yang di sebut Undang Undang.
atau istilah di dunia tukang becak, di sebut aturan mainnya.
Seperti contohnya, kalau parkir harus sejejer, tidak tumpang tindih. Kalau ada penumpang harus menunggu gilirannya masing-masing alias antri. Sesama tukang becak dilarang saling mendahului.
Kalau bahasa Inggilnya adalah Tata Kromo.
Kalau di Amerika, disebut Right Away. Artinya jika anda berhenti di perempatan, kendaraan di sebelah kanan anda memiliki hak untuk jalan dulu.
Kalau di bertamu, harus lepas sepatu atau sandal.
Kalau berpapasan harus saling sapa.
Sederhana sekali bukan?
Lalu kembali ke Korupsi yang meraja lela di Indonesia terus terjadi.
Mengapa?
Karena Tata Kromo ini sudah di artikan secara korup.
Bercampur aduk dengan sistim upeti model kesultanan. Dalam bahasa kasarnya,setiap warga yang di tunjuk untuk menjadi pemerintahan harus di layani.
Jadilah salah kaprah. Artinya si Kacung Mau menjadi Sultan. Jika di terjemahkan dalam dunia tukang becak, yaitu, Penumpang adalah Raja, bukan menjadi Tukang becak yang raja. Artinya dalam berbisnis, seperti tukang becak, selalu mencoba membuat para pelanggannya senang, dan loyal. Dan tidak mencari pertentangan yang sia-sia.
Kesalah kaprahan ini yang terus terjadi. Wong sudah di percaya menjadi pemerintahan, kok malah seenak udelnya saja mau menjadi Sultan. Kan di Indonesia kini hanya satu saja yang di akui sebagai Sultan.
Lalu Solusinya, bagaimana?
Sederhana saja, seperti belajar naik sepeda, jatuh bangun, seribu kali jatuh, harus 1001 kali bangun lagi. Jadi contohnya si Joko itu korupsi, yang ganti saja. Cari yang baru. Sita semua yang ada di miliknya. Yang terutama Nama Baiknya. Mungkin suatu saat dia akan berbalik membayar kesalahan-kesalahannya. Bagaimana pun juga si Joko adalah rakyat Indonesia juga.
Common sense adalah virtue. Contohnya si Joko, Camat yang Korup. Kita point it out secara jelas dan gamblang bahwa dia itu Korup dengan bukti yang ada.
Membuktikan adalah membuat Undang-undang yang jelas. Seperti UU Pembuktian Kekayaan Sebagai pemerintahan. Misalnya Pak Joko, camat yang di gaji sepenuh waktu, mendapat gaji 50 juta setahun. Memiliki aset tanah dari keluarga besarnya sebagai warisan 10 Ha. Tiba-tiba tanpa angin dan hujan memiliki uang tabungan 1 Milyar dan memiliki 2 mobil BMW, serta becak 5.
UU yang common sense sesuai dengan tata kromo yang ada.
Sederhana sekali bukan?
Lalu mengapa tidak sesederhana dalam aplikasinya?
Jawabanya, menurut saya adalah Manusia Modern Seperti di Indonesia, bertendensi mencoba membuatnya sangat kompleks.
Seperti dalam Sinetron2 yang ada sekarang ini, biar seru dan ramai.
Seperti PSSI yang di buat kompleks, supaya ramai dan dibicarakan, di opinikan, di intrikkan.
Contoh PSSI adalah sangat sederhana sekali.
Karena bola itu Bundar, oleh sebab itu di sebut sepak bola yang bunder, yang Bermain Bola itu hanya Manusia. Tentu saja dengan pengecualian di Lampung, ada kesebelasan Gajah Lampung yang jago bermain bola.
Bola hanya satu saja harus kompleks masalahnya.
UU nya saja jelas, yang banyak memasukan gol ke gawang lawan itulah yang menang kan?
Kesimpulan saya sederhana saja, masalah yang sangat sederhana seyogianya tidak harus di komplekskan. Kalau dalam istilah lawakan nya “Even Caveman can do it.”
Apakah pengurus di PSSI dan dunia persepak bolaan di Indonesia lebih rendah dari CAVEMAN?
Hanya anda pembaca yang bisa menjawabnya.

KEBIJAKAN PERANG MELAWAN TERORISME DAN HUBUNGAN AUSTRALIA - INDONESIA

KEBIJAKAN PERANG MELAWAN TERORISME DAN HUBUNGAN AUSTRALIA - INDONESIA

Kamis, 19 Mei 2011 | di 10:06 AM

Sebagai dua negara yang bertetangga, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral sejak masa – masa awal perjuangan untuk berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam praktek hubungan bilateral kedua negara, masing – masing mempunyai cara pandang atau paradigma yang berbeda, khusunya dalam melihat dan menyikapi berbagai fenomena atau isu global. Australia sangat realis dalam melihat dan menyikapi berbagai fenomena maupun isu, serta cenderung pragmatis dan hati – hati dalam memposisikan diri mereka dalam fora internasional, apalagi jika menyangkut masalah Indonesia dan negara – negara Aia Tenggara yang menjadi tetangganya. Hal ini menyangkut berbagai kepentingan nasional negara – negara yang terkait dan saling berkepentingan, tak terkecuali Indonesia dan tentunya Australia sendiri .Sedangkan Indonesia melihat segala sesuatunya, khususnya menyangkut hubungan mereka dengan Australia dalam konteks yang idealis. Dalam artian bahwa hubungan bilateral yang telah terjalin di antara kedua negara seharusnya berjalan harmonis dan terus berada dalam koridor yang seharusnya, apalagi bagi dua negara yang “bersahabat”, dalam perspektif Indonesia.

Kita kemudian dapat melihat berbagai fakta dan analisa, dalam kurung waktu mana saja hubungan bilateral kedua negara menjadi sangat erat dan saling menguntungkan, dan di waktu mana saja hubungan kedua negara menjadi renggang atau setidaknya mengalami “fluktuasi”. Hubungan Australia dengan Indonesia diawali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, paling dirasakan antara 1947 -1950.1

Pada masa itu yang dapat kita saksikan adalah bagaimana Pemerintah Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ben Chifley begitu keras dan tegas dalam memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan dan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Menteri Luar Negeri Australia pada masa itu, Dr. Herbert Vere Evart dalam seuatu waktu kunjungannya ke Amerika Serikat dengan diplomatis menyatakan harapannya agar Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.2

Upaya keras Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia pada masa lalu tercermin kuat dalam keterlibatan mereka dalam United Nations Committee on Indonesia(UNCI) bersama Amerika Serikat dan Belgia, yang berhasil menegosiasikan dan mendesak Belanda agar segera merealisasikan penyelesaian terakhir sesuai hasil keepakatan yang dihasilkan oleh ketiga negara. Hasilnya adalah Konferensi Meja Bundar yang kemudian dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 yang sukses memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan kedua negara (Australia dan Indonesia) menjadi terlihat semakin erat, sehingga Indonesia kemudian memasukkan Austrlia ke dalam kategori “Negara – Negara Sahabat”.

Perubahan besar kemudian terjadi dalam percaturan politik kedua negara pada dekade 1950-an yang berdampak pada kecendrungan politik luar negeri masing – masing negara. Di Indonesia, berkembangnya ide – ide dan kebijakan sosialisme kerakyatan Indonesia yang kemudian popular dengan nama Marhaenisme, sedang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Di saat bersamaan, kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia pada masa itu. Selanjutnya sudah dapat ditebak ke mana arah kecenderungan politik dan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Apalagi dalam perkembangannya kemudian, Presiden Soekarno selalu bersuara vokal menentang kebijakan negara – negara barat dan yang dianggapnya sebagai bentuk proyek neokolonialisme dan neoimperialisme. 

Sedangkan di Australia sendiri, perubahan peta politik terjadi dengan kemenangan Partai koalisi Non-Buruh (Liberal-Country) pada Pemilu 1949 di bawah Perdana Menteri baru Robert Menzies (1949-1966). Dengan demikian terjadi pula perubahan kecenderungan arah politik dan kebijakan luar negeri dalam pemerinahan Australia sendiri yang meninggalkan Asia dan condong ke Eropa dan Amerika Serikat, apalagi situasi Perang Dingin pada masa itu memaksa Australia untuk pro-Barat. Tidak tanggung – tanggung, bahkan sampai berani mengeluarkan pernyataan untuk mendukung eksistensi Belanda di Irian Barat. Padahal masalah Irian Barat (kemudian menjadi Irian Jaya) merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda.3 Dengan terus berlanjutnya dominasi Partai Koalisi di dalam system pemerintahan Australia hingga awal 1970-an membuat pola hubungan kedua negara juga terus berada pada intensitas yang rendah.

Setelah itu, hubungan baik di antara kedua negara kembali terjalin menyusul kemenangan Partai Buruh dan naiknya Gough Whitlam menjadi Perdana Menteri pada tahun 1972. Apalagi kemudian muncul masalah Timor – Timur, dan indikasi bahwa kelompok pro-kemrdekaan FRETILIN dekat dengan Uni Soviet yang kemudian sangat sensitif dan menjadi ketakutan tersendiri bagi Australia. Apalagi, Australia telah menyatakan konsisten untuk terus pro-Barat. 

Dalam beberapa tahun selanjutnya, hubungan kedua negara terjalin tanpa adanya hambatan berarti. Hanya ada beberapa masalah yang sempat menyandung seperti kasus Timor Gap, yang menjadi landas kontinen perbatasan kedua negara dan pengelolaan Sumber Kekayaan Alamnya yang kaya yang sempat mencuat di masa PM Malcolm Fraser 1975-1983)dari Partai Koalisi. Masalah ini kemudian dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Bob Hawke dari Partai Buruh.

Selanjutnya masa di mana hubungan bilateral kedua negara mengalami masa keemasannya yaitu di masa pemerintahan Paul Keating dari Partai Buruh (1991-1996). Selama masa pemerintahan PM Keating, kedua negara menjalin hubungan yang sangat produktif. Hubungan baik kedua negara kemudian meluas hingga ke taraf regional ASEAN dengan dimasukkannya Australia sebagai negara peninjau dalam ASEAN Regional Forum, yang selanjutnya menjadi mitra-dialog bagi negara – negara ASEAN. 

Kembali dominannya Partai Koalisi, selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir setelah Pemilu 1996, dalam percaturan politik Australia kembali mengubah wajah hubungan kedua negara. Kondisi ini memang tidak mengubah arti penting Indonesia dalam politik luar negeri Australia, akan tetapi perubahannya tetap signifikan. Apalagi ada beberapa alasan yang mungkin bisa menguatkannya. Pertama, Perang Dingin yang telah berakhir, dan Australia tidak perlu lagi terlalu khawatir akan ancaman milite negara kuat yang sebelumnya kontra Blok Barat. Kedua, bahwa kecenderungan arah politik luar negeri Australia di tangan Partai Koalisi memang bukan Asia, melainkan Amerika dan Eropa. Ketiga, Perdana Menteri terpilih John Howard kemungkinan akan memfokuskan untuk memperbaiki kinerja dalam negerinya. Dan ini terbukti dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Australia yang pesat selama Pemerintahan Howard. Bahkan ketika hamper seluruh negara tetangganya di Asia dilanda krisis moneter tahun 1997, Australia tetap berdiri stabil dengan pembangunan ekonominya.

Selanjutnya, selama masa pemerintahan PM Howard, ada beberapa masalah yang sempat memperkeruh suasana dan hubungan kedua negara, misalnya kasus disintegrasi Timor Leste dari NKRI, kontroversi isu atau wacana perang melawan terorisme yang dimotori oleh Amerika Serikat, dukungan Pemerintah Australia yang ikut terlibat lngsung dalam invasi ke Afghanistan dan Irak, dan beberapa masalah lain.

Kita kemudian akan mencoba melihat bagaimana dinamika hubungan kedua negara pasca-isu terorisme, karena masalah ini menjadi sangat sensitive, khususnya ketersinggungan – ketersinggungan yang muncul sebagai konsekuensi dari wacana atau isu terorisme yang menurut penulis memang kontroversial. Beberapa masalah bilateral yang sangat menggnggu dan berimplikasi luas sempat mencuat di antara kedua negara menyusul kebijakan Pemerintah Australia terhadap isu terorisme. 

Australia Pasca Tragedi 11 September

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa serangan Gedung WTC dan Pentagon pada 11 september 2001 yang lalu berdampak luas bagi dunia internasional, khususnya mengenai wacana ancaman terorisme yang bersifat global bagi setiap negara di seluruh dunia. Wacana ini kemudian merebak luas dan dikampanyekan oleh negara – negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara – negara Eropa. Setelah itu, kemudian muncul konsep “perang melawan terorisme” yang berada dalam komando negara Super Power Amerika Serikat.

Muncullah kemudian berbagai perang yang dilancarkan terhadap negara – negara yang dianggap sebagai “state sponsors terrorism”, seperti Afghanistan, Irak, dan Somalia. Beberapa negara yang menyatakan diri sebagai aliansi Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan untuk terlibat langsung dalam perang – perang tersebut. Negara – negara maju yang selama ini menjadi aliansi utama Amerika Serikat, seperti Inggris, Italia, Spanyol, Belgia, Jepang, dan Korea Selatan, kecuali Jerman dan Perancis yang menolak, kemudian dengan sukarela mengirimkan angkatan perangnya ke negara – negara yang akan dijadikan korban. Negara – negara kecil semacam Filiphina, El Salvador, Guam, dan beberapa negara Eropa Timur yang telah dirangkul oleh Washington, pun kemudian ikut menurunkan pasukan.

Australia yang pada saat bersamaan dipimpin oleh Perdana Menteri Howard yang juga merupakan ketua Partai Koalisi, ikut pula menurunkan pasukannya. Hal ini tentunya bukan hal yang mengejutkan mengingat jika kita berkaca pada sejarah bahwa kiblat dari politik dan kebijakan luar negeri Australia dalam setiap masa pemerintahan Partai Koalisi adalah Amerika Serikat dan Eropa. Akan tetapi bagaimanapun juga, kebijakan Pemerintah Australia untuk terlibat dalam perang ini menurut penulis pilihan yang tidak tepat, apalagi dengan kontroversi yang mewarnai invasi tersebut. Pertama, bagaimanapun budaya dan masyarakat Australia mengatakan bahwa mereka adalah kulit putih, akan tetapi secara geografis mereka tetap berada wilayah selatan di belahan timur bumi. Yang artinya, interaksi mereka jelas akan sangat intens dengan ras – ras lain seperti ras kulit kuning Asia dan ras kulit hitam Afrika maupun Pasifik. Kedua, fakta bahwa Australia adalah negara yang multicultural, di mana masyarakat Australia pada umumnya terdiri dari para imigran yang berasal dari beberapa negara, baik itu dari Eropa, Timur Tengah maupun Asia. Pemerintahan PM Howard mungkin tidak mempertimbangkan secara matang tentang kemungkinan berbagai aksi protes dan penolakan masyarakat Australia sendiri terhadap kebijakan ikut perang tersebut yang menurut penulis akan berimbas pada menurunnya popularitas Howard sendiri sebagai pemimpin Australia. Ketiga, bahwa pertimbangan bahwa Pemerintah Australia tidak mempertimbangkan keuntungan apa yang akan mereka peroleh dengan mengikuti sang “Sheriff” untuk menurunkan pasukan di Afghanistan dan Irak. Menurut penulis, pemerintah Australia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari perang tersebut. Mustahil mereka bersaing dengan Amerika Serikat dalam perebutan lahan minyak sumber – sumber kekayaan alam berharga lainnya di Irak maupun Afghanistan.

Seperti yang kita saksikan sendiri kemudian bahwa pihak atau pemerintah Australia memang tidak memperoleh hasil signifikan dalam kebijakan ikut perangnya di Irak dan Afghanistan. Pemerintah Australia malah kehilangan pamor dan respek dari rakyat di negara – negara tetangganya di Asia, khususnya Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia bahkan dalam pernyataan kenegaraannya senada dengan rakyatnya berani menyatakan penolakan dan ketidaksepakatannya invasi ke kedua negara tersebut (Afghanistan dan Irak), termasuk keterlibatan negara – negara seperti Inggris, Australia, dan Filiphina yang secara historis dan emosional memiliki hubungan yang dekat dengan Malaysia sendiri. Sedangkan Pemerintah Indonesia sendiri belum berani mengeluarkan pernyataan – pernyataan apalagi sikap yang konfronatif seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia cenderung memposisikan dirinya pada posisi abu – abu. Ini tentunya hal yang wajar, mengingat Pemerintah Indonesia harus berada atau berdiri pada posisi yang seimbang di mana kepentingan berbagai pihak berbagai harus dipertimbangkan. Kita bisa melihat realitasnya. Pemerintah Indonesia dituntut dari dalam untuk berperan sebagai representasi dari rakyatnya yang sebagian besar menolak dan mengutuk invasi brutal Amerika Serikat negara – negara sekutunya termasuk Australia di Timur Tengah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga berusaha menjaga hubungannya dengan Pemerintah Australia agar tidak merenggang lagi, apalagi Indonesia lumayan banyak memperoleh manfaat dengan hubungan bilateralnya dengan pemerintah dan masyarakat Australia. Di sisi yang lainnya lagi, Pemerintah Indonesia harus menjaga hubungan pula dengan negara – negara Timur Tengah, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Pemerintah Irak dan Afghanistan yang dijatuhkan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagian besar masyarakat Indonesia,dari berbagai pihak dan golongan (umumnya kaum agamawan) menolak keras invasi Amerika Serikat negara – negara sekutunya ke Irak dan Afghanistan dengan berbagai alasan. Alasan umum yang sering dilontarkan adalah solidaritas keagamaan, karena kedua negara korban invasi tersebut adalah negara – negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dan tentunya merupakan hal yang dapat kita wajarkan juga mengingat Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penuduk yang beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Alasan lain umumnya adalah alasan kemanusiaan, dan pelanggaran kedaulatan terhadap negara lain, apalagi tindakan atau invasi tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak pernah atas persetujuan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Jadi tindakan tersebut tetap tidak dapat diterima, bahkan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Penolakan dan kutukan rakyat Indonesia terhadap invasi tersebut dan para pelakunya tentunya berakibat pada perubahan peta hubungan Pemerintah dan sebagian besar rakyat Indonesia dengan setiap negara pelaku invasi tersebut.

Tindakan dan invasi Amerika Serikat dan negara – negara sekutunya terhadap kedua negara berpenduduk mayoritas beragaa Islam tersebut kemudian smemunculkan kelompok-kelompok yang mendukung fanatisme keagamaan yang berdasarkan pada kebencian terhadap kelompok atau golongan tertentu. Kebencian yang terbangun dari kelompok tersebut kemudian memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan secara sembunyi – sembunyi atas ketidakadilan yang mereka lihat atau bahka rasakan sendiri terhadap saudara seimannya. Perlawanan yang merka lakukan itulah kemudian yang didefinsikan sebagai tindakan terror, dan para pelakunya kemudian disebut sebagai kelompok teroris. Anehnya adalah bahwa mereka yang kemudian diekspos media dan dikatakan sebagai kelompok teroris adalah kelompok – kelompok perlawanan yamg memiliki kesamaan identitas ideology, yaitu Islam. Maka jadilah wacana terorisme ini menjadi semakin kontroversial, karena identiknya dengan agama tertentu. Kontroversi yang tentunya telah menimbulkan ketersinggungan bagi kelompok pemeluk agama Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perlawanan atau terror dalam definisi Amerika Serikat dan sekutunya kemudian banyak terjadi di negara – negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Filiphina, dan Thailand. Sedangkan Malaysia menjadi penyumbang tokoh – tokoh yang kemudian di”labeli” teroris, seperti Dr. Azahari dan Noordin Moh. Top yang diincar oleh inteligen Amerika Serikat. Setelah itu, kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia kemudian lekat dengan terminology “sarang teroris”.

Beberapa bentuk perlawanan terhadap invasi Amerika dan sekutunya di Timur Tengah kemudian terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok – kelompok yang dilabeli teroris tadi. Maka muncullah beberapa peristiwa tak terduga yang cukup mengguncang hubungan Australia dan negara – negara Asia yang sering dicap sebagai sarang teroris, khususnya Indonesia. Peristiwa – peristiwa yang dimaksud, seperti peristiwa peledakan gedung Sari Club, di Kuta Bali, yang kemudian lebih dikenal sebagai peristiwa Bom Bali I tahun 2002, peledakan yang terjadi di di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta, dan terakhir peristiwa Bom Bali II tahun 2004. Aksi – aksi peledakan ini merupakan serangkaian peledakan bom yang terjadi di Indonesia selama merebaknya wacana Perang Melawan Terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. 

Dampak Terhadap Hubungan Bilateral dengan Indonesia

Dua peristiwa yang disebutkan pertama, jelas berdampak pada hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Peristiwa Bom Bali menjadi kasus pertama yang memakan korban jiwa warga Australia terbesar di Indoesia dengan jumlah korban hampir 200 jiwa, 86 di antaranya merupakan warga Australia. Sedangkan kasus kedua jelas diarahkan kepada kepentingan politik luar negeri Australia yang dianggap ikut bertanggung jawab atas pencitraan yang muncul bahwa terorisme itu identik dengan kelompok Islam radikal atau ekstrimis Islam. Juga sekaligus sebagai wujud kebencian mereka terhadap keterlibatan tentara Australia dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. 

Sebagai tindak lanjut sekaligus reaksi Pemerintah Australia terhadap berbagai ancaman yang mereka rasakan dari berbagai serangan teror terhadap kepentingan mereka di Indonesia, maka keluarlah berbagai kebijakan reaktif dari Pemerintah Australia terhadap Indonesia. Beberapa kebijakan Pemerintah Australia kemudian cenderung menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, khusunya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara lain yang berada di wilayah kedaulatannya. Berangkat dari rasa ketidakpercayaan itu, maka wajarlah jika kemudian Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan larangan berkunjung (travel warning) bagi warganya ke Indonesia. Tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia tersebut tanpa memperhatikan pertimbangan bahwa Indonesia sangat dibutuhkan oleh Australia, khususnya dalam kepentingan geostrategisnya. 

Hal tersebut wajar saja bagi Australia, mengingat Australia pada masa itu masih berada di bawah pemerintahan Partai Koalisi Liberal – Nasional pimpinan PM John Howard. Pemerintahan Partai Koalisi seperti yang kita ketahui selalu berkiblat ke Eropa dan Amerika dalam menjalankan politik luar negerinya. Sementara itu dengan Asia, hubungannya cenderung dijaga, bahkan kadang konfrontatif. Hal tersebut juga berlaku dan dilaksanakan oleh PM Howard selama berkuasanya. Di bawah Howard, Australia masih tetap terkesan menjaga jarak dengan Asia. Dengan dominasi sivilisasi barat, Australia seperti enggan mendekat dan mengambil sikap yang cenderung berpihak ke Barat, terutama AS dan Eropa.4

Sementara itu bagi Indonesia, kebijakan travel warning yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia jelas merugikan. Dan bagi Pemerintah Indonesia, menjadi sebuah pukulan telak, karena merupakan wujud ketidakpercayaan negara lain seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pihak Indonesia jelas merugi mengingat masa tersebut merupakan masa di mana kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia sedang meningkat. Pemerintah Indonesia pada hakikatnya menginginkan agar Pemerintah Australia segera mencabut kebijakan travel warning ke Indonesia yang diberlakukan kepada warganya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah dan upaya, baik itu upaya diplomasi ke luar negeri maupun upaya security building dari dalam negeri untuk memperoleh respon positif dari Pemerintah Australia dalam masalah travel warning tersebut. 

Upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun bidang pertahanannya telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terbukti dengan suksesnya pihak Kepolisian RI dalam mengungkap berbagai fakta pelanggaran hukum, khususnya yang terkait masalah terorisme. Begitupula halnya dengan beberapa pelaku aksi terorisme yang berhasil ditangkap dan diadili oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, upaya tersebut menjadi tidak terlalu berarti dengan hasil upaya diplomasi Pemerintah Indonesia yang tidak berhasil meyakinkan pemerintah Australia tentang kondisi terkini di Indonesia. 

Pada kenyataannya, Pemerintah Australia juga berusaha berada pada posisi yang aman dan tidak berani mengambil resiko, karena bagaimanapun juga pihak Australia masih berada dalam trauma kasus terorisme yang beberapa kali menyerang kepentingan mereka di Indonesia. Sementara itu, pada saat itu Pemerintah Indonesia, dalam hal ini agen keamanannya tidak memberikan peringatan dini tentang ancaman yang akan mereka peroleh. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah Australia masih belum berani mengambil resiko dengan mencabut kebijakan travel warning bagi warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Masalahnya kemudian bukan lagi terletak pada ketidakpercayaan Australia terhadap keamanan Indonesia yang kian membaik, tetapi pada sikap yang tidak mau disalahkan jika terjadi sesuatu terhadap warganya di Indonesia.5

Kesimpulan 

Jika melihat pasang surut hubungan bilateral antara Pemerintah Australia dengan Indonesia, kita setidaknya dapat menarik sebuah analisa bahwa arah atau kiblat kebijakan politik luar negeri Australia ditentukan oleh kelompok atau kubu mana yang memegang kendali pemerintahan di Australia. Hal ini wajar saja mengingat dua kubu mayoritas di dalam sistem pemerintahan Australia berdiri pada posisi yang saling beroposisi atau bertentangan. Masing – masing kelompok dalam hal ini partai politik penguasa parlemen Australia mempunyai arah fokus kebijakan politik luar negerinya sendiri yang tentunya menjadi patron dalam melakukan hubungan bilateral dengan negar lain.

Wacana terorisme menjadi sangat sensitf dalam pembahasan kedua negara, mengingat masing – masing pihak mencoba untuk berdiri dalam posisi yang aman dan menjaga kepentingan masing – masing. Posisi Australia sebagai sekutu dekat Amerika Serikat mengingat partai berkuasa pada saat itu adalah Partai Koalisi yang dikenal dekat dengan Barat dalam politik luar negerinya. Sementara Indonesia yang disebutnya sebagai negara “sarang teroris” merupakan tetangga terdekatnya dan tetap berpandangan bahwa integrasi teritorial Indonesia tetap menjadi kepentingan nasional Australia. dalam hal ini sebagai benteng pertahanan dari serangan negara lain. Begitupula halnya dengan posisi Indonesia dalam simpul – simpul kebijakan Australia bersama Amerika Serikat dan Jepang.

Sedangkan bagi Indonesia, posisinya dan kepentingannya jauh lebih kompleks. Suara dan aspirasi rakyatnya masih menjadi sesuatu yang harus didengar, statusnya sebagai anggota OKI yang akan memperhadapkannya dengan negara – negara Arab yang baru saja diinvasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya, tuntutan solidaritas negara – negara Islam, dan tentunya kepentingan ekonominya terhadap Australia menjadi pertimbangan – pertimbangan tersendiri sebelum mengeluarkan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Morgenthau, Hans J. 1990. Politik Antar Bangsa. Bandung :Bina Cipta. 
Hamid, H., Zulkifli, Drs.1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Rosda.
Rudy, May T. Drs. SH., MIR, M.Sc. 2002.Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.Bandung: PT. Refika Aditama.
Supriyadi, M. Wahid.dalam KOMPAS, 23 November 2007. “Dampak Pemilu Australia bagi Indonesia”, 
KOMPAS, 27 November 2007."Indonesia Diuntungkan”.